Saat Menteri BUMN meminta BTN mengawasi pengembang nakal dalam menyelesaikan sertifikat
Jakarta, properti Indonesia Menteri Badan Usaha Milik Negara Eric Tohir mengatakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan mendukung masyarakat untuk menyelamatkan diri dari ulah pengembang dan notaris yang tidak bertanggung jawab dengan melengkapi surat keterangan sebagai debitur. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh hak kepemilikan rumah melalui perlindungan hukum dari pemerintah.
Dalam pemaparannya, Menteri BUMN Eric Tohir meminta BTN mempercepat penyelesaian sertifikat pinjaman dengan melakukan reformasi sistem dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) agar program tiga juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil.
“Apalagi karena BTN ingin terus tumbuh, saya ucapkan terima kasih kepada BTN yang telah melakukan koreksi diri dan reformasi sistem. Kata Menteri BUMN dalam jumpa pers di Jakarta Selasa (21/6) “Program tiga juta rumah merupakan program yang harus disukseskan. dan BTN akan melindungi 82% rumah bersubsidi.”
Dalam kesempatan tersebut, Menteri BUMN mengapresiasi kerja baik para pengembang dan notaris. Tapi mohon maaf, saya sudah minta blacklist pengembang dan notaris yang bermasalah dan saya berharap Himbara (Himpunan Bank Negara) mau berbagi informasi untuk memaksimalkan perlindungan masyarakat. “Jadi kalau perlu semua pengembang yang dibanned akan masuk dalam daftar banned Bank Himber,” tegas Eric.
Menteri BUMN mengatakan percepatan penyelesaian reformasi sertifikasi merupakan salah satu prinsip penting program tiga juta rumah agar program tersebut berjalan lancar. Dalam prosesnya, program tiga juta rumah ini melibatkan banyak pihak, termasuk swasta, dan menggunakan sistem perbankan Himbra dan swasta.
Apalagi situasi rumit ini bisa diatasi dengan membuka informasi, kata Menkeu. “Informasi apa saja yang bisa dibuka oleh para pengembang yang diberi kesempatan oleh pemerintah untuk berkembang dari tingkat negara hingga nasional. Ini yang harus kita dorong, karena ini langsung dari visi presiden. Kita hati-hati jangan sampai menyelewengkan uang pemerintah yang telah dibayarkan,” jelas Menteri BUMN.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sektor perumahan Indonesia masih menghadapi permasalahan pengembang yang sertifikatnya berada di luar Batas Toleransi (LAT). Pengembang yang memiliki sertifikat LAT merupakan pengembang yang bermasalah karena melebihi batas waktu yang ditetapkan bank untuk penyelesaian dokumen dasar atau sertifikat. Padahal, sertifikat merupakan hak masyarakat yang harus diberikan setelah peminjam melunasi pinjamannya.
Menurut Nixon, BTN mengakui proses sertifikasi terus ditingkatkan oleh BTN. “Saat ini, mulai tahun 2019, sebanyak 80 ribu sertifikat telah diselesaikan BTN dengan bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat prosesnya,” kata Nixon.
Nixon mengawasi upaya pengembangan BTN, termasuk pengembangan dan penciptaan level pengembang mulai dari platinum, emas, perunggu hingga non-peringkat. Nixon menyatakan tidak akan memprioritaskan KPR atau Kredit Yasa Griya untuk kategori non-rating.
“Kami melakukan perbaikan dengan membentuk satuan tugas untuk mengatasi masalah ini. Upaya lainnya adalah dengan membuka call center untuk pengaduan masyarakat mengenai masalah sertifikasi kepada pengembang,” kata Nixon.
Melalui upaya tersebut, Nixon berencana menyelesaikan 15.000 sertifikasi LAT dari 38.144 sertifikasi pada tahun ini.
Nixon juga menegaskan BTN akan berhenti bekerja sama dengan pengembang yang memiliki sertifikat LAT dan berbagi daftar hitam dengan BP Tapera, sehingga pengembang tersebut tidak kembali menyalurkan program KPR subsidi. Dengan begitu, berdasarkan database BP Tapera, tidak ada bank yang bisa menerima program KPR subsidi.
Tak hanya menyasar pengembang bermasalah, BTN juga menyasar Notaris bermasalah dengan melakukan profiling pembaruan sistem dan melakukan registrasi ulang Notaris serta menerapkan standar kepada mereka sehingga BTN dapat mengidentifikasi Notaris yang baik dan bertanggung jawab.
Kami membuat Service Level Agreement (SLA) selama beberapa hari tertentu untuk menyelesaikan sertifikasi, biasanya SLA-nya tiga bulan. “Jika kita langsung pada intinya, kita akan membeku,” kata Nixon.
