Jakarta, Indonesia Properti – Usulan untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan Rakyat yang khusus telah meningkat belakangan ini. Hal ini bertepatan dengan berkembangnya pembicaraan bahwa pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ingin menyelesaikan masalah pasokan perumahan dengan program besar-besaran membangun 3 juta rumah setahun di seluruh Indonesia.
Dalam hal ini, para pemangku kepentingan sepakat bahwa permasalahan perumahan rakyat dapat ditangani secara terpisah dari permasalahan infrastruktur oleh suatu kementerian khusus. Pasalnya, program pembangunan 3 juta rumah setahun di seluruh Indonesia membutuhkan tenaga dan dana yang tidak sedikit.
Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, pembangunan 3 juta rumah yang diincar Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran merupakan rencana yang kuat karena memerlukan dukungan besar dari sisi anggaran dan kebijakan.
“Program ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya meja khusus. Kata Joko dalam pidatonya di forum jurnalis perumahan rakyat (pidato) “Kita tahu banyak ketentuan dan peraturan di bidang perumahan yang tidak terlalu produktif dan bermanfaat serta tidak ada manfaatnya. tidak bersahabat dengan dunia usaha sehingga menghambat pasokan perumahan. Forwapera) di Novotel Jakarta Tadani, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).
Menurut dia, ia menegaskan, program 3 juta rumah sebaiknya dilakukan oleh kementerian yang khusus menangani masalah pembangunan perumahan. “Tiga fungsi penting Kementerian Perumahan Rakyat adalah sebagai penyelenggara koordinasi multisektoral, perencana program, dan pelaksana. Karena program ini merupakan prioritas khusus bagi Prabowo-Gibran, maka ketiga fungsi pelayanan tersebut harus ada,” ujarnya.
Hal serupa diungkapkan Asosiasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) Daniel Djumali, Sekretaris Jenderal Asosiasi DPP. Selama ini, dia menilai Kementerian Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat belum fokus pada persoalan perumahan, melainkan fokus pada persoalan pembangunan infrastruktur.
“Perlu adanya kementerian khusus perumahan dan badan khusus perumahan untuk mensukseskan program pembangunan rumah 3 juta Prabowo-Gibran,” ujarnya. Karena pemerintah kurang memperhatikan persoalan dan persoalan perumahan, maka kuota perumahan bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan habis masa berlakunya pada Agustus 2024.
Ia menegaskan, kuota perumahan bersubsidi akan berdampak karena perumahan mempunyai multiplier effect yang besar terhadap sektor lain. “Selanjutnya, Kementerian Perumahan Khusus dapat melewati hambatan regulasi dan perizinan yang menghambat pembangunan perumahan saat ini,” jelasnya.
Wakil Ketua Partai Rakyat Demokrat tuan rumah Pengembang pemukiman dan perumahan rakyat (Himper) Aviv Mustagvirin mengatakan saat ini ada kementerian yang mengurus kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan dan sandang, namun tidak ada yang menangani masalah perumahan. Hal inilah yang membuat krisis perumahan sulit diatasi.
“Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dalam hal perumahan. Untuk itu, Himperra, Sekretaris DPR, menyatakan akan menjabat sebagai pakar lingkungan masyarakat. Tanpa layanan khusus, program 3 juta rumah akan sangat sulit terealisasi, kata Aviv.
Ia berpendapat pemerintah harus melakukan intervensi dalam pembangunan perumahan, termasuk mengendalikan harga tanah yang terus meningkat di perkotaan. Akibatnya, perumahan bersubsidi letaknya jauh dari pusat kegiatan masyarakat.
Program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo-Gibran akan memperlambat kekurangan perumahan di Indonesia, menurut Aliansi Pembangun Perumahan Nasional (Apernas Jaya) DPP Andreliwan Mohamed.
Asosiasi sangat mendukung program positif ini untuk menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai pemilik rumah. “Kami mengusulkan pembentukan kembali kementerian khusus pembangunan perumahan, karena perumahan dan infrastruktur sama. Oleh karena itu, penanganan permasalahan perumahan tidak cukup hanya dilakukan oleh pejabat setingkat dirjen,” kata Andrilywan yang akrab disapa Andrey Bangsawan.
Ia mengingatkan, program 3 juta rumah harus direvisi, termasuk revisi undang-undang terkait perumahan, regulasi, dan rencana keuangan. Sebab, menurut dia, pengembang dihadapkan pada permasalahan serius dalam pengurusan izin, salah satunya adalah kurangnya layanan khusus.
Apernas Jaya menyarankan Kementerian Khusus Perumahan Rakyat untuk fokus pada tiga sasaran, yakni membuat rencana baru pembiayaan perumahan, menyederhanakan pemberian izin, dan harus ada konsensus mengenai rumah atau hunian yang akan dibangun untuk masyarakat.
Sementara itu, Theo L. Sambugaga, Menteri Negara Perumahan dan Permukiman periode 1998-1999, mengakui dukungannya terhadap pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat tersendiri. Menurutnya, backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat besar. Ini merupakan tantangan serius yang harus diatasi dengan mengambil langkah lebih lanjut.
“Program 3 juta rumah merupakan langkah strategis yang patut didukung agar dapat terlaksana semaksimal mungkin. Oleh karena itu, gagasan tersebut harus menjadi kenyataan bagi kementerian tersendiri yang struktur fungsionalnya diperluas ke daerah untuk menangani kembali permasalahan perumahan,” katanya.
Teo juga mendorong pemerintah untuk mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi dalam program pemerintah dan membangun rumah terjangkau untuk menyediakan perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal ini membutuhkan kerja sama
Menurut Dodi Bersman, Deputi Komisioner Dana Pemupukan BP Tapera, diperlukan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sektor perumahan.
Terkait program 3 juta rumah, BP Tapera siap mendukung apapun keputusan yang akan dilaksanakan oleh presiden terpilih nanti.
BP Tapera berperan sebagai operator investasi pemerintah (OIP) yang mengelola dana FLPP dan berperan sebagai interest aggregator yang menyediakan data MBR. Departemen Pertahanan menambahkan bahwa strategi yang diperlukan untuk mendukung program pembiayaan perumahan MBR adalah dengan memperluas pengembangan pembiayaan perumahan, menyediakan pendanaan yang murah dan berjangka panjang, serta mengurangi beban fiskal pemerintah dan ketidakseimbangan jatuh tempo.
“Kedepannya BP Tapera akan terus memperluas sumber dana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sumber dana tersebut dapat difasilitasi oleh sumber dana lain, selain dana pemerintah melalui dana penyertaan dan APBN. alokasinya sesuai ketentuan undang-undang,” ujarnya.
Presiden EAROPH Indonesia Andira Reoputra yang dihubungi terpisah mengatakan, program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi magnet besar bagi masyarakat, termasuk masyarakat perkotaan.
Pemerintahan baru diharapkan dapat merangkul seluruh pemangku kepentingan dan membuat program perumahan berjalan lebih baik. Menurut dia, karena zonasi perumahan berkaitan dan selaras dengan konsep tata kota, selain menyediakan perumahan yang terjangkau bagi warga, perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kota.
“Di Jakarta misalnya, pemerintah pusat punya aset-aset properti, termasuk tanah yang luas. Makanya kita perlu yang namanya aset braket. Jadi di bucket aset ini ada aset pusat dan aset daerah,” kata Reo akrab.
Jika seluruh aset properti bisa dikumpulkan dan dikonsolidasikan, maka persoalan lahan perumahan atau perumahan di perkotaan seperti Jakarta akan teratasi. Properti yang ada dalam property bucket, kata Rio, juga memungkinkan terjadinya kolaborasi melalui rencana pengembangan Bangun relai operasi (bot) Membangun, Menyerahkan, Mengoperasikan (BOT) atau Menggunakan Kemitraan atau KSP.
