Program 3 juta rumah merupakan upaya pengentasan kemiskinan dengan prinsip keadilan sosial.
Jakarta, properti Indonesia – Pada era Presiden Prabowo Subianto, upaya pengentasan kemiskinan bertumpu pada program 3 juta rumah. Pemerintah berharap program penyediaan perumahan dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,8% pada tahun depan.
Pengentasan kemiskinan melalui program 3 juta rumah merupakan upaya penerapan prinsip keadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan dukungan negara terhadap masyarakat miskin termasuk subsidi pada sektor produktif. program sejuta rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Bonnie Z., salah satu anggota gugus tugas perumahan. Minang berbicara pada Forum Jurnalis Perumahan Rakyat (Forwapera) dengan tema “Kerjasama harus diwujudkan” untuk 3 Impian Membangun Sejuta Rumah”, di Jakarta, Jumat 20 Desember 2024.
Rincian program 3 juta rumah Menurut Boni, sebanyak 2 juta rumah telah dibangun di kawasan pedesaan dan pesisir. Sisanya 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan. “2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus dibangun oleh UKM yang ada di desa. Pembangun yang tergabung dalam asosiasi perumahan tidak diperbolehkan ikut serta dalam pembangunan 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Boni.
Program 3 juta rumah diyakini dapat menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Direncanakan akan dikembangkan 2 juta rumah dan akan dibangun 26 rumah di setiap desa. Program ini akan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun. “Dengan mempertimbangkan margin keuntungan sebesar 20% dari jumlah tersebut, diperkirakan peredaran sebesar 60 triliun dolar akan membantu menstimulasi perekonomian kawasan,” kata Boni.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta jiwa pada Maret 2024. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu (YoY). “Dengan adanya program perumahan diharapkan angka kemiskinan dapat berkurang sebesar 1,8% per tahun. Hal ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan perumahan,” ujarnya.
Menurut Edward Abdurrahman, Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, program tersebut bermula dari permasalahan sosial yaitu kemiskinan. “Konsep pembangunan perumahan sebagai salah satu alat pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Dalam upaya penguatan ekosistem perumahan, perlu adanya keterlibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat daerah,” kata Edward.
Skema komposisi baru FLPP
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) saat ini sedang merencanakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru. Jika sebelumnya komposisi bantuan keuangan 75:25 yakni dari APBN dan bank, tahun depan rencananya berubah menjadi 50:50.
Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Sayafi Toha mengatakan, “Seluruh bank penyalur telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi penyaluran dana KPR dengan pola 50:50.”
Pada kesempatan sebelumnya, pada Senin 23 Desember 2024, Imam BP Tapera menjelaskan pihaknya akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyaluran KPR (PKS) FLPP dengan seluruh bank pelaksana pada tahun 2025.
“Rencananya saat ini komposisi 75:25 akan menyiapkan 220 ribu unit rumah. Jika rencana diubah menjadi 50:50, unit pendukung keuangan KPR FLPP bisa menyediakan 330 ribu unit pada tahun depan. kehadiran Menteri Kawasan Permukiman (PKP),” kata Imam.
Sementara itu, Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana, pihaknya tidak meminta perubahan dari 75:25 menjadi 50:50 dalam rencana komposisi KPR FLPP.
“Skema pendanaan 50:50 tidak masalah karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Kalau marginnya masih 5%, itu akan menjadi masalah. Budi mengatakan, “Kalau suku bunga naik menjadi 7% sampai 8%, itu tentunya akan lebih menarik bagi bank untuk menyalurkannya, karena dari 75 : Terdapat margin keuntungan yang sama dengan rencana komposisi 25.”
Imam menambahkan, skema KPR majemuk bersubsidi baru tahun depan akan menggunakan suku bunga plan level. “Sampai tahun ke-10, penyewa masih dalam masa subsidi, sehingga bunga pinjamannya 5%. Selain itu, diberlakukan suku bunga berjenjang dari 6% hingga maksimal 7%,” ujarnya.
Kontrak KPR Subsidi BP Tapera rencananya akan selesai awal tahun depan. Saat ini, dari 4,3 juta pegawai pemerintah di seluruh negara bagian, hanya 1,5 juta yang telah melengkapi informasi pribadinya. “Kami bekerja satu-satu di bidang pendidikan masing-masing provinsi. Tidak kurang dari 15 provinsi yang kami datangi garda terdepan yang dihadiri langsung oleh Kepala Biro Ketenagakerjaan Daerah (BKD) dan dinas keuangan daerah,” kata Imam. .
Sumber pendanaan alternatif
Primasari Setyaningrum, Sekretaris Perusahaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), mengatakan pihaknya telah meluncurkan surat utang sebagai sumber pembiayaan perumahan. Pada tahun tersebut Per November 2024, PT SMF (Persero) merupakan penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia sebesar Rp 25 triliun. “PT SMF tidak hanya bergantung pada APBN sebagai sumber pembiayaan perumahan, tapi juga pasar modal,” ujarnya.
Ketua Pengurus Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) Junaidi Abdullah berharap ada alternatif sumber pembiayaan perumahan. “Sumber keuangan alternatif sangat penting karena kita memahami keterbatasan fiskal negara. Masih banyak hal yang memerlukan perhatian anggaran lebih. Pemerintah harus lebih kreatif dalam menyediakan sumber keuangan yang tidak hanya berdasarkan APBN,” tegasnya.
Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengungkapkan, 77% nasabah KPR subsidi adalah pekerja sektor swasta dan sektor informal. “Sektor swasta mempunyai peran besar dalam pasar KPR FLPP. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pemerintah diperkirakan akan melonggarkan aturan mengenai Hasil Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). “Apalagi karena maraknya permasalahan kredit online,” kata Aviv Mustaghfirin, Wakil Ketua Kolektor DPP Himpera.
